【比推】Menurut laporan, Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) diperkirakan akan mengajukan rancangan undang-undang regulasi stablecoin kepada parlemen pada bulan Oktober. Anggota partai yang berkuasa di Korea Selatan, Park Min-kyu, mengatakan pada hari Senin dalam sebuah diskusi terkait stablecoin bahwa dia telah menerima laporan dari FSC yang mencakup rencana ini.
Rancangan undang-undang ini akan mengajukan persyaratan untuk penerbitan stablecoin, pengelolaan jaminan, serta sistem pengendalian risiko internal, dan diharapkan dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum aset digital kedua yang sedang disusun saat ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SerNgmi
· 08-21 08:14
Regulasi baru datang lagi
Lihat AsliBalas0
ChainComedian
· 08-20 10:01
Stablecoin juga tidak stabil ya
Lihat AsliBalas0
BitcoinDaddy
· 08-18 08:44
Seharusnya sudah diatur.
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 08-18 08:43
Akhirnya sampai di Korea Selatan
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 08-18 08:33
Korea meledak cepat
Lihat AsliBalas0
NFTArchaeologis
· 08-18 08:29
Jalur pengawasan digital ternyata memiliki kemiripan yang luar biasa dengan reformasi Shang Yang di zaman kuno.
Otoritas regulasi keuangan Korea Selatan akan mengajukan rancangan undang-undang stablecoin pada bulan Oktober.
【比推】Menurut laporan, Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) diperkirakan akan mengajukan rancangan undang-undang regulasi stablecoin kepada parlemen pada bulan Oktober. Anggota partai yang berkuasa di Korea Selatan, Park Min-kyu, mengatakan pada hari Senin dalam sebuah diskusi terkait stablecoin bahwa dia telah menerima laporan dari FSC yang mencakup rencana ini.
Rancangan undang-undang ini akan mengajukan persyaratan untuk penerbitan stablecoin, pengelolaan jaminan, serta sistem pengendalian risiko internal, dan diharapkan dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum aset digital kedua yang sedang disusun saat ini.